Friksi KPU dan Bawaslu

Persoalan men genai syarat bakal calonanggota legislatif (caleg) yang melibatkan friksi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum tuntas. KPU tetap bersikukuh untuk mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual anak. Bagi KPU itu adalah batasbatas etik yang tidak bisa dilanggar. Sebaliknya, Bawaslu menilai bahwa bakal caleg yang pernah menjadi terpidana korupsi tetap berhak untuk menjadi peserta pemilu berdasarkan asas hukum dan hak asasi manusia. Polemik Hukum Pangkal persoalan adalah terbitnya Peraturan KPU (PKPU) No 20 Tahun 2018. Menurut Bawaslu, PKPU tersebut sejak semula sudah menuai kontroversi. Bawaslu sudah mewanti-wanti agar aturan mengenai tidak bolehnya mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual anak menjadi bakal caleg tidak masuk dalam PKPU.

Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan peringatan serupa. Alasannya adalah PKPU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 28 J. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal ini sendiri sejalan dengan Konvensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia bidang sipil dan politik. Semua warga negara pada hakikatnya mempunyai hak memilih dan dipilih. Karena PKPU adalah aturan di bawah konstitusi, maka PKPU harus taat asas yaitu mengikuti ketentuan yang diberikan oleh konstitusi. Apabila ketentuan PKPU bertentangan dengan ketentuan konstitusi, m a k a k e t e n t u a n PKPU lah yang batal demi hukum. Begitu hirarki yang berlaku di seluruh negara hukum. S e l a n j u t n y a PKPU 20/2018 juga dianggap bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tidak ada ketentuan dalam UU 7/2017 yang melarang mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba menjadi caleg. Sekali lagi, PKPU tidak boleh mempunyai ketentuan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Alasan Bawaslu selanjutnya adalah bahwa sebenarnya tidak ada aturan dalam PKPU yang melarang napi korupsi dilarang menjadi caleg. Pasal 4 PKPU 20/2018 menurut Ketua Bawaslu, Abhan, hanya mengatakan bahwa “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi.”

Menurut Abhan, jika partai politik meloloskan Caleg dengan latar belakang tersebut, maka yang melakukan pelanggaran adalah ketua umum dan sekjen partai yang bersangkutan. Maka urusannya bukan kepada caleg. Selain itu, Pada Pasal 7 PKPU yang sama tidak disebutkan sama sekali mengenai syarat larangan mantan terpidana sebagaimana dimaksud untuk menjadi caleg. Secara formal, terjadi ketidakselarasan antara Pasal 4 dan Pasal 7. Mengingat Pasal 7 PKPU 20/2018 sesuai dengan UU 7/2017, maka yang lebih kuat untuk dijadikan landasan hukum adalah Pasal 7, bukan pasal 4. Di sisi lain, KPU juga mempunyai alasan untuk menerbitkan larangan tersebut. Menurut KPU, korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga perlu diatur dalam aturan yang khusus dan tegas. Komisioner KPU juga menilai bahwa PKPU 20/2018 tidak melanggar UU 7/2017. KPU berpendapat bahwa yang disebut sebagai kejahatan luar biasa dalam UU 7/2017 memang kejahatan seksual anak dan bandar narkoba. Ini menjadi semacam perluasan dari definisi kejahatan luar biasa, sebagaimana dimaksud UU 7/2017. Namun bagi KPU korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa sehingga mereka yang pernah terpidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai caleg. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan bahwa KPU punya kewenangan untuk membuat tafsiran atas UU 7/2017, dan kemudian membuat peraturan sebagaimana tafsiran tersebut. Perluasan tafsiran atas definisi atau konsep dalam UU, menurutnya, bukanlah sebuah pelanggaran atas UU. Ruang itu bisa diambil oleh KPU dalam berbagai aspek, bukan hanya tentang definisi kejahatan luar biasa, tetapi aspek lain seperti aksesibilitas kelompok difabel.

Kekosongan Hukum Perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu ini menuai persoalan hubungan kelembagaan dan konsekuensi hukumnya. KPU menilai Bawaslu menafsirkan PKPU semaunya. Tudingan itu ditolak oleh Bawaslu. Sebaliknya, Bawaslu menuding KPU membuat aturan semau sendiri dan tidak taat asas sesuai hirarki hukum. Penafsiran KPU atas sebagian isi UU 7/2017 tidak berpijak pada UU itu sendiri. Mengenai perbedaan pendapat ini telah diajukan untuk diuji materi kepada Mahkamah Agung (MA) dan sampai saat ini belum keluar hasilnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *